Sebagaimana diketahui, rencana pendirian Program Studi Dokter Layanan Primer (Prodi DLP) merupakan amanat  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Prodi DLP merupakan kelanjutan program profesi dokter dan program internship yang setara dengan program dokter spesialis.

Terkait hal tersebut, Tim Kunjungan  Spesifik Panja Prodi DLP Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi X Ferdiansyah  mengunjungi  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta guna  menyerap masukan terkait Prodi DLP tersebut. Ferdiansyah berharap, pihaknya dapat menerima berbagai masukan  yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi kepada pemerintah.

“Dari kunjungan sepesifik ini, diharapkan kami  bisa mendapatkan masukan berupa data-data faktual terkait kondisi, kendala, dan permasalahan pendidikan kedokteran terutama tentang prodi DLP. Selain itu, juga kesiapan sarana dan prasarana perguruan tinggi sebagai penyelenggara program studi DLP,” katanya saat  pertemuan dengan  Civitas Akademika  Universitas Gadjah Mada, di  Yogyakarta, Jumat (17/02/2017).

Dijelaskan politisi Partai Golkar ini, bahwa Undang-Undang Pendidikan Kedokteran ini cukup lama disahkan, namun setelah sekian tahun PP belum hadir. “Kami mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan hal ini, agar jangan terlalu berlarut.  Pemerintah menyanggupi PP Pendidikan Dokter akan selesai awal April,” ujarnya

Dari pertemuan ini, ia berharap  dapat memberikan solusi dan rekomendasi kepada pemerintah terkait rencana pendirian prodi DLP ini.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama,  Rektor UGM Dwikorita Karnawati mengatakan, pihaknya menyambut baik kunjungan Panja Prodi DLP Komisi X DPR RI ke UGM. Ia berharap melalui diskusi yang dilakukan bisa diperoleh masukan dan solusi terkait rencana pendirian Program Pendidikan DLP ini.

Dwikorita  mengusulkan tentang pengembangan Academic Health System (AHS) untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Menurutnya, diperlukan perluasan jaringan AHS, termasuk dengan rumah sakit yang dikelola Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran.

“Semakin banyak rumah sakit yang terlibat harapannya bisa meningkatkan kualitas lulusan dokter,” jelasnya.

Sementara itu Dekan Fakultas Kedokteran (FK) UGM Ova Emilia menyatakan dukungannya  terkait pendirian Program Pendidikan DLP oleh pemerintah. Menurutnya, dengan pendirian program ini menjadi peluang untuk penguatan sumber daya manusia di bidang layanan primer.

Ova mengatakan bahwa sejak tahun 1970-an FK UGM telah menerapkan pendidikan yang sifatnya layanan  masyarakat (community services). UGM fokus pada bidang tersebut karena layanan primer masih terpinggirkan. Padahal, layanan primer banyak diakses masyarakat pedesaan.

“Puskesmas seolah sebagai batu loncatan untuk dokter. Lewat program DLP ini tidak hanya memperkuat SDM di layanan primer, tetapi juga di sisi karier,” tuturnya.  

Plt. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Ilya Fadjar Maharika yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyatakan kesiapan untuk menyelenggarakan Prodi DLP. Menurutnya kompetensi DLP sangat diperlukan ditengah keterbatasan dokter di Indonesia dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Terlebih untuk memenuhi kebutuhan dokter diberbagai wilayah  3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), bukan di wilayah perkotaan.

“Harapannya penyelenggaraan prodi ini untuk menyiapkan peserta didik mengabdi di daerah 3T,” ujarnya.

Kunjungan Kerja Spesifik Panja Komisi X DPR RI ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  diikuti  antara lain Wakil Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra, dan Anggota Komisi X DPR, diantaranya Dwita Ria Gunadi (F-Gerindra), Muslim (F-Demokrat), Popong Otje Djunjunan, Mujib Rohmat, Noor Ahmad (F-PG), Irine Yusiana Roba Putri, Sofyan Tan (F-PDI Perjuangan),Yayuk Basuki dan Laila Istianah (F-PAN), Arzeti Bilbina (F-PKB), Mustafa Kamal (F-PKS), Dony Ahmad Munir dan Anas Tahir (F-PPP), Yayuk Sri Rahayuningsih (F-NASDEM), Dadang Rusdiana (F-HANURA). (azka, sc)/foto:azka/iw.